PNPM-MANDIRI

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI (PNPM Mandiri)

Perkotaan

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
EVALUASI KINERJA PERSONIL
I. LATAR BELAKANG

Penilaian kinerja pelaku merupakan bagian di dalam proses manajemen organisasi,yang bertujuan sebagai alat evaluasi atas pekerjaan yang dilaksanakan serta sebagai bagian penting dalam program pengembangan kapasitas pelaku. Hasil penilaian menjadi umpan balik atas kinerja pelaku, dan menjadi acuan bagi penguatan dan perbaikan kinerja pelaku di masa yang akan datang. Penilaian kinerja mengukur dan menilai bagaimana proses bekerja, perilaku kerja serta hasil kerja dari para pelaku program. Hasil penilaian akan dibandingkan dengan standard capaian yang ditetapkan oleh pengelola, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi tindakan antisipatif dan korektif dalam peningkatan kinerja. Standard capaian penilaian bersifat konsisten
dan terukur, dimana aspek dan indikator penilaian standard merupakan penjabaran dari tugas masing-masing pelaku. Manajemen penilaian kinerja dikembangkan lebih lanjut sebagai alat peningkatan motivasi bagi para pelaku, dimana sistem penilaian mampu mengakomodir kedua belah pihak (antara penilai dan yang dinilai), mengedepankan transparansi atas bidang yang dinilai, memberikan kesempatan atas penilaian diri sendiri, melaksanakan proses konsultasi/ pembinaan sehingga tindakan evaluatif dapat mempertemukan hasil penilaian dari masing- masing pihak. Penilaian kinerja akan dilakukan secara periodik, sehingga perkembangan kinerja pelaku dapat selalu dipantau.. Seluruh hasil pemantauan kinerja didokumentasikan menjadi sebuah dokumen penilaian. Matriks Standar Akuntabilitas Personil (MSAP) merupakan arah dalam melakukan aktifitas sesuai dengan tugas pokok serta ketercapaian output yang melekat di
masing-masing personil dengan penugasan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). Kesesuaian kapasitas (kemampuan) serta komitmen personil dalam menjalankan tugas serta output (keluaran), menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja personil sebagai upaya tata kelola kinerja personil yang mengarah pada ketepatan posisi personil serta strategi peningkatan kapasitas.

Evaluasi Kinerja Personil : Aktifitas/kegiatan dalam upaya penilaian kinerja berdasarkan Matriks Standar Akuntabilitas Personil (MSAP) dan Surat Perjanjian Kerja(SPK), yang dilaksanakan secara periodik,sebagai bagian dari tata kelola kinerja untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan tentang kesesuaian kapasitas (kemampuan) personil dalam melaksanakan tugasnya.

II. TUJUAN

Sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kesesuian kapasitas personil PNPM Perkotaan, maka evaluasi kinerja sebagai bagian dari proses evaluasi personil yang dilaksanakan secara periodik, bertujuan :

1. Sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan tentang tatakelola personil sebagai dasar dalam upaya pembinaan dan pengembangan kapasitas personil.
2. Sebagai dasar dalam melakukan koreksi personil tentang kinerja yang disesuaikan dengan Matriks Standar Akuntabilitas Personil (MSAP) dan Surat Perjanjian Kerja.
3. Sebagai dasar dalam optimalisasi penguatan kinerja Tim (Tim Building) dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing personil.
4. Sebagai dasar dalam melakukan promosi atau peningkatan potensi personil ditinjau dari kelebihan yang dimiliki sebagai upaya peningkatan karir.
5. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia.
   

III. PRINSIP

Dalam melakukan evaluasi kinerja personil, wajib dipertimbangkan prinsip-pinsip dasar yang melandasi dalam pelaksanaanya. Agar diperoleh hasil evaluasi yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka prinsip yang perlu dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja ini adalah :

1. ’Obyektif’, evaluasi kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada hal yang sebenarnya, tidak mencari kesalahan, serta tidak dilandasi oleh perasaan suka atau tidak suka, tetapi lebih mengarah kepada fakta yang ada tentang kapasitas personil.
2. ’Realistis’ , dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja dapat dilaksanakan oleh semua unsur yang melaksanakan evaluasi yang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
3. ’Tepat Waktu’, pelaksanaan evaluasi personil mengacu pada prinsip tepat waktu, dan dilaksanakan secara periodik sesuai periodisasi proses evaluasi kinerja berlangsung.
4. ’Dapat Dipertangung Jawabkan’, sebagai upaya akuntabilitas, proses evalusi personil berdasarkan kinerja yang sebenarnya, dan tidak terjadi manipulasi selama proses evaluasi berlangsung.
5. ’Terukur’, selama proses evalusi berlangsung mengacu pada instrumen yang telah disusun dan ditentukan sebagai dasar dalam pelaksanaanya.
6. ’Terbuka’, hasil evaluasi kinerja bersifat terbuka, ada peluang klarifikasi bagi personil yang dievaluasi untuk menghindari subyektifitas pelaksana evaluasi selama proses evaluasi berlangsung.
7. ’Tidak diskriminatif’, selama proses evaluasi berlangsung tidak diperkenankan adanya diskriminasi (ras, suku, agama, perempuan dan laki-laki) antara evaluator dan personil yang dievaluasi.